KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

• POJK no 62/POJK.03/2020 Bank Perkreditan Rakyat [download]

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

• POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [download]
• SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [download]

 3. Kegiatan Usaha dan Penyelenggaraan Produk

• POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti [download]
• SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilisence) [download] [Lamp 1] [Lamp 2] [Lamp 3] [Lamp 4] [Lamp 5] [Lamp 6] [Lamp 7]
• POJK no 25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS [download]
• SEOJK no 8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR [download]
• POJK no 1/POJK.03/2022 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif [download]

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

• POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja [download]
• Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015 [download]
• SKKNI BPR no 322 tahun 2016 [download]

5. Penilaian Kembali Pihak Utama

• POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [download]
• Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [download]
• SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [download] [Lamp]
• POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [download]
• SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama Bank [download]
• POJK no 14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan [download]
• SEOJK no 32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama [download]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

• SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [download] dan lampiran [ download ]

7. Pungutan oleh OJK

• PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [download]

8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS

• POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPS [ download ]
• POJK nomor 18/POJK.03/2020 Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank [ download ]

9. Konglomerasi Keuangan

• POJK nomor 45/POJK.03/2020 Konglomerasi Keuangan [download]

10. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

• POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [download] Penjelasannya [download]
• SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [download]
• POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [download]
• POJK no 32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03/2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS [download]
• SEOJK no 5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS [ download ]

11. Perintah Tertulis

• POJK no 18/POJK.03/2020 Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank [download
• POJK no 18 tahun 2022 Perintah Tertulis [download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

• POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [download]
• SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [download]
• SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [download]
• SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [download]
• SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [download]
• POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan [download] [Penjelasan]
• SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
• SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
• POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [download]
• SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [download]
• POJK no 6/SEOJK.07/2022 Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [download]
• POJK no 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan [download]

2. Tata Kelola BPR

• POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR [download]
• SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR [download] [Lamp 1] [Lamp 2 – Rumus] [Lamp 3]
• SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan [download]
• SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern [download] [Lamp]
• SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR [download]

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

• POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [download]
• SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [download] [Lamp 1]  [Lamp 2]
• SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [download]
• POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [download]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

• POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [download]
• SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

• POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat [download] penjelasannya [download]
• SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK [download] [Lamp 1] [Lamp 2] [Lamp 3]
• POJK no 23/2022 BMPK BPR dan BMPD BPRS [download]

6. Kualitas Aktiva Produktif

• PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ download ]
• PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ download]
• POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [download]

7. Pedoman Kebijakan Perkreditan

• SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ download ]
• Lampiran SE no 14/26/DKBU [ download ]

8. Pedoman Akuntansi BPR

• SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [download]
• Pedoman Akuntansi BPR [ download ]

9. Laporan Bulanan

• POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK [download] [Summary]
• SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR [download]
• SEOJK no 18/SEOJK.03/2021 Perubahan atas SEOJK no 08/SEOJK.03/2019  [download]
• SEOJK no 12/SEOJK.03/2022 Laporan Bulanan BPR [download]

10. Transparansi Kondisi Keuangan

• POJK  no 48/POJK.03/2017  Transparansi Kondisi Keuangan BPR [download]
• SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [download] [Lamp]
• SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [download]

11. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

• POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download]
• Pedoman Penyusunan Data SLIK [download]
• Struktur Data SLIK [download]
• SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
• POJK no 64/POJK.03/2020 perubahan POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download]
• SEOJK no 3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [download]

12. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

• SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [download]
• Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [download]
• POJK no 3/POJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS [download]
• SEOJK no 11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS [download]

13. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

• POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [download] penjelasannya [download]

14. Rencana Bisnis

• POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS [download] [Penjelasan]
• SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR [download] [Lamp]
• POJK no 15/POJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR/BPRS [download]
• SEOJK no 28/SEOJK.03/2021 Rencana Bisnis [downdload]

15. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

• POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [download]
• SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [download] [Lamp I] [Lamp II]

16. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

• POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [download]
• SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [download] [Lamp]

 17. Pemeriksaan Bank

• POJK no 41/POJK.03/2017 Pemeriksaan Bank [download]

 18. Perlakuan Khusus

• POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [download]

 19. Keuangan Berkelanjutan

• POJK no 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan [download] [Penjelasan] [Lamp 1] [Lamp 2]

 20. Sistem Pelaporan Terintegrasi

• POJK no 36/POJK.03/2019 Pelaporan Terintegrasi [download]

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

• UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download]
• UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [download]

2. Peraturan Pemerintah

• PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [download]
• PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

• POJK no 22/POJK.01/2015 ttg Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan [download]
• POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [download] [Penjelasan]
• SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [download] [Lamp]
• SE no 38/SEOJK.01/2017 ttg Pedoman Pemblokiran Serta Merta Nasabah DTTOT [download] [Lampiran]
• POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [download]
• SE no 31/SEOJK.01/2019 ttg Pemblokiran Serta Merta Rekening Nasabah Proliferasi [download]
• Surat OJK 18/MS.43/2020 ttg Implementasi SIGAP [download]

4. Peraturan PPATK

• Perka PPATK no 13/2008 Identifikasi TKM Pendanaan Terorisme [download]
• Perka PPATK no 02/2012 Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Perbankan [download]
• Perka PPATK no 11/2013 Identifikasi TKM [download]
• Perka PPATK no 02/2014 SIPESAT [download]
• Perka PPATK no 04/2014 Identifikasi TKM [download]
• Perka PPATK no 02/2015 Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan TPPU [download]
• Peraturan PPATK no 01/2021 Tata Cara Pelaporan melalui GOAML [download] [Lampiran]
• Peraturan PPATK no 11/2021 Sistem Informasi Terduga Terorisme [download]
• Peraturan PPATK no 14/2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML [download]
• SE PPATK no 02/2021 INDIKATOR TKM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN [download]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

• PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [download]

2. Pengakuan Biaya

• PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [download]
• PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [download]
• PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [download]
• PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [download]

  3. Penjaminan Simpanan

• PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [download]
• Panduan Tatacara Perhitungan Premi [download]
• PLPS no 1-2018 Laporan BPR [download]
• PLPS no 2-2018 Laporan BPR/BPRS [download]

  4. Pajak Penghasilan

• PMK no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [download]
• PMK no 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan [download]
• Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [download]

  5. Pelaporan EOI – DJP 

• UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [download]
• PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [download]
• PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [download]
• POJK no 25/POJK.03/2015 Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan [download]

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

• Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [download]

  7. Struktur dan Skala Upah

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [download]

  8. Hak Tanggungan

• UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [download]
• Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [download]

9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

• POJK no 61/POJK.07/2020 LAPS SJK [download]

RELAKSASI:

1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

• POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19 [download]
• FAQ – POJK+11-POJK.03-2020+Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [download]
• POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [download]
• POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK no POJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19  [download]
• POJK no 2/POJK.03/2021 Perubahan atas POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [download]
• POJK no 17/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 11/POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19 [download]
• POJK no 18/POJK.03/2021 Perubahan ke-2 POJK no 34/POJK.03/2020 Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [download]
• POJK no 19/2022 Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu Yang Terkena Dampak Bencana [download]