PERATURAN & KETENTUAN TENTANG BPR

BANK PERKREDITAN RAKYAT

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh] [Lamp I], [Lamp II], [Lamp III], [Lamp IV]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh] [Summary]

PERUBAHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 10 /POJK.03/2016  Tentang  Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /SEOJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat [baca/unduh]

KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12  POJK.03 2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/SEOJK.03/2017 Tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV] [Lamp V] [Lamp VI] [Lamp VII]

SERTIFIKASI ANGGOTA DIREKSI DAN  DEWAN KOMISARIS

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 44 /POJK.03/2015  Tentang  Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[baca/unduh] [Penjelasan]
  2. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi, Golongan Pokok Kegiatan Jasa Keuangan Kecuali Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang Bank Perkreditan Rakyat. (SKKNI BPR no 322 tahun 2016) [baca/unduh]

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BAGI PIHAK UTAMA

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang  Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan  Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, [baca/unduh] [penjelasan]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 39 /SEOJK.03/2016  Tentang  Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. [baca/unduh] [Lampiran]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia  Nomor 34/POJK.03/2018  Tentang  Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. [baca/unduh]
  4. surat edaran otoritas jasa keuangan nomor  9/SEOJK.03/2019  Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank. [baca/unduh]

AKSI KORPORASI BPR

  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Nomor 32/52/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akusisi Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh]
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia  Nomor 18/POJK.03/2020  Tentang  Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. [baca/unduh]

KONGLOMERASI KEUANGAN

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  Nomor 45/POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan.[baca/unduh] [Summary]

TATA KELOLA BANK PERKREDITAN RAKYAT

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015  Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang  Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh] , [Lamp I], [Lamp II], [Lamp III]
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 6 /SEOJK.03/2016 Tentang  Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang  Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh] [Lampiran]
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh] , [Summary]

KEWAJIBAN PERMODALAN

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 5 /POJK.03/2015 Tentang  Kewajiban Penyediaan Modal Minimum  Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 26/POJK.03/2015  Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi  Bagi Konglomerasi Keuangan. [baca/unduh]
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 8 /SEOJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh] , [Lamp I] , [Lamp II]
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 24 /SEOJK.03/2019 Tentang  Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]

MANAJEMEN RISIKO BANK PERKREDITAN RAKYAT

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 13/POJK.03/2015  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 1 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 49 /POJK.03/2017  Tentang  Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.  [baca/unduh], [Penjelasan]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 41 /SEOJK.03/2017 Tentang  Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 20 /PBI/2009 Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Nomor 11/ 19 /DKBU tanggal 31 Juli 2009 Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus. [baca/unduh]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 19 /POJK.03/2017 Tentang  Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan  Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh] [Penjelasan]
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 43 /POJK.03/2017  Tentang  Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank. [baca/unduh]
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 56 /SEOJK.03/2017 Tentang  Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan  Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia  Nomor 3/POJK.03/2019  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]
  7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 5 /SEOJK.03/2020 Tentang  Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 56/SEOJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 26 /PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia  Nomor 33/POJK.03/2018  Tentang  Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]

PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN 

  • Surat Edaran Nomor 14/26/DKBU, tanggal 19 september 2012, tentang  Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.  [baca/unduh] [Lampiran]

PEDOMAN AKUNTANSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

  1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 40 /SEOJK.03/2017 Tentang  Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Pedoman Akuntansi Bank Perkrditan Rakyat. [baca/unduh]

LAPORAN BULANAN

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  Nomor 13/POJK.03/2019  Tentang  Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. [baca/unduh]  [Summary]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /SEOJK.03/2019 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh] [baca/unduh doc] 

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 48 /POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.[baca/unduh] [Lampiran]
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. [baca/unduh]
  2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. [baca/unduh]

RENCANA BISNIS

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang  Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh] [Penjelasan]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh] [Lampiran]

STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 75 /POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II]

PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KAP

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /SEOJK.03/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. [baca/unduh] [Lampiran]

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN & PELATIHAN

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh] [Penjelasan]

PEMERIKSAAN BANK

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.03/2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank [baca/unduh]

PERLAKUAN KHUSUS ATAS DAMPAK BENCANA ALAM

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. [baca/unduh]

KEUANGAN BERKELANJUTAN

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. [baca/unduh], [Penjelasan], [Lamp I], [Lamp II] 

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 /SEOJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. [baca/unduh], [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
  3. Penjelasan Konten Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (Pedoman Penyusunan Data SLIK). [baca/unduh]
  4. Format & Struktur Data Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2016. [baca/unduh]
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. [baca/unduh]
  6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/SEOJK.03/2021 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. [baca/unduh], [Summary]

SISTEM PELAPORAN TERINTEGRASI

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.03/2019 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi. [baca/unduh]

PERLINDUNGAN KONSUMEN, LITERASI & INKLUSI KEUANGAN.

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. [baca/unduh]
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat. [baca/unduh], [Penjelasan]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. [baca/unduh]
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat. [baca/unduh]
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. baca/unduh
  6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. [baca/unduh]
  7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. [baca/unduh]
  8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan. [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
  9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 31 /SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan. [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
  10. Surat edaran otoritas jasa keuangan republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.07/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. [baca/unduh]

PERATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (UU no.8/2010) [baca/unduh]
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013  Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (UU no. 9/2013) [baca/unduh]

2. Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang (PP no 43/2015). [baca/unduh]
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/ Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP no 2/2016). [baca/unduh]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa     Keuangan

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (POJK no 12/POJK.01/2017). [baca/unduh] [Penjelasan]
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 32/SEOJK.03/2017 Tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan (SE no 32/SEOJK.03/2017). [baca/unduh] [Lampiran]
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (SE no 38/SEOJK.01/2017). [baca/unduh] [Lampiran
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (POJK no 23/POJK.01/2019). [baca/unduh]
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SE no.31/SEOJK.01/2019). [baca/unduh]
  6. Implementasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme untuk penyedia jasa keungan (Surat OJK 18/MS.43/2020). [baca/unduh]

4. Peraturan Kepala PPATK

  1. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12). [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
  2. Peraturan Kepalapusat Pelaporandananalisistransaksikeuangan Nomor: PER- 14/1.02/PPATK/11/14 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas  Pelanggaran Kewajiban Pelaporan (Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14). [baca/unduh]
  3. Peraturan Kepalapusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor : PER- 02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yangberpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Perka No PER02/1.02/PPATK/02/15). [baca/unduh]

5. Surat Edaran PPATK

  1. Penolakan atau Pemutusan Hubungan Usaha dengan Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15). [baca/unduh]
  2. Surat Edaran Nomor: SE – 03/ 1.02/PPATK/05/ 15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan  Bagi Penyediajasa Keuangan (Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15). [baca/unduh]
  3. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi  Yang Identitasnya Tercantum Dalam  Daftar Terduga Teroris  Dan Organisasi Teroris. [baca/unduh]

PERATURAN-PERATURAN TERKAIT LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PP no 131/2000). [baca/unduh]

2. Pengakuan Biaya

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya (PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009). [baca/unduh]
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009  Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih  Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. (PMK no 105/PMK.03/2009). [baca/unduh]
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. (PMK no 02/PMK.03/2010). [baca/unduh]
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. (PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012). [baca/unduh]

  3. Penjaminan Simpanan

  1. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 001/PLPS/2008 Tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan. [baca/unduh]
  3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan. [baca/unduh]
  4. Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [baca/unduh]
  5. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2  tahun 2018 tentang Laporan Bank Perkredita Rakyat dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah peserta penjaminan Simpanan. [baca/unduh]

  4. Pajak Penghasilan

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. (PMK no 101/PMK.010/2016). [baca/unduh]
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. (PMK no 102/PMK.010/2016). [baca/unduh]
  3. Peraturan Direktur jenderal Pajak nomor  PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak pengahasilam pasal 21 dan/ atau pajak penghasilan pasal 26. [baca/unduh]

  5. Pelaporan EOI – DJP 

  1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2017  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. [baca/unduh]
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 /PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. [baca/unduh]
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. [baca/unduh]
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra. [baca/unduh]

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

  • Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.[baca/unduh]

  7. Struktur dan Skala Upah

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Dan Skala Upah. [baca/unduh]

  8. Hak Tanggungan

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. [baca/unduh]
  2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. [baca/unduh]

9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (POJK no 61/POJK.07/2020).[baca/unduh]

10. Izin Pedagang Valuta Asing

  • Surat Edaran nomor 9/38/DPBPR, tanggal 28 Desember 2007  tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing. [baca/unduh] [Lampiran] 

11. Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. [baca/unduh] [Lampiran]

KEBIJAKAN SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. [baca/unduh], [FAQ “tanya jawab”]
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. [baca/unduh]
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. [baca/unduh]
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. [baca/unduh]
error: Konten kami proteksi!!